UMKM dan Koperasi Bisa Mengajukan Modal Kerja Baru dengan Syarat Mudah

peluangusahaku.id- UMKM dan koperasi merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia yang mencapai  99% dengan penyerapan tenaga kerja hampir 97%. Kontribusi produk domestik bruto (PDB) sekitar 61% dari UMKM, dan ekspor UMKM sekitar 14%, masih rendah dibanding negara tetangga.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan bahwa semestinya pembangunan UMKM dalam perekonomian nasional harus menjadi prioritas. Saat ini kita menghadapi pandemi covid-19 yang dampaknya begitu dalam. Krisis kali ini yang terdampak jelas adalah UMKM yang merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Tahun 1998 UMKM menjadi pahlawan ekonomi ketika usaha besar banyak yang bangkrut, di saat itu ekspor UMKM meningkat sampai  150%. Kini yang terdampak justru dari UMKM dari sisi suplai dan sisi demand. “Meski begitu pemerintah meyakini kalau kita berhasil menyelamatkan UMKM untuk bertahan dari pandemi ini, maka kita bisa mengurangi pertambahan jumlah angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya di acara virtual talkshow Strategi Korporasi dalam Membantu dan Mengembangkan UMKM, pada Kamis, 18 Juni 2020.

Pemerintah merumuskan lima langkah kebijakan untuk menyelesaikan masalah di UMKM. Pertama, sebagian besar pelaku usaha kita 98% mikro dan ultra mikro yang pendapatannya bersifat harian. Menurut Teten, saat ini hampir 70%-nya tidak bisa berusaha sehingga diusulkan supaya mereka didorong masuk dalam program bantuan sosial.

Kedua, ada sebagian besar UMKM yang mengalami masalah cashflow karena permintaan turun sehingga mereka tidak sanggup membayar cicilan dan bunga. “Kita sediakan pembiayaan supaya mereka masuk dalam program restrukturisasi pembayaran cicilan selama 6 bulan, dan bunga kredit serta pajaknya disubsidi pemerintah sehingga cashflow mereka bisa diatasi. Selain itu pemerintah menyediakan pembiayaan baru untuk UMKM dan koperasi,” jelasnya.

Tahun ini alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp  190 triliun dan masih cukup banyak yang tersisa sebesar Rp129 triliun. Dengan tambahan stimulus Rp 124 triliun cukup memberikan modal kerja bagi UMKM. Begitu juga koperasi yang mengalami masalah likuiditas juga diberikan pinjaman murah dengan bunga 3% dengan grass period 12 bulan.

Menurut Teten, seluruh pembiayaan ini tidak lagi ditaruh dalam anggaran Kementerian tapi disalurkan lewat perbankan, yang mencakup 60,66 juta nasabah UMKM dan koperasi di berbagai lembaga pembiayaan perbankan. “Jadi silakan pelaku usaha UMKM atau koperasi bisa mengajukan modal kerja baru ke perbankan, koperasi simpan pinjam, BPR atau BPR syariah atau BMT. Persyaratan kita permudah hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KTP. Tapi kalau tidak punya NIB, cukup dengan KTP. Ada sekitar 26 juta pelaku UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan  kita harapkan bisa mengajukan pinjaman baru dan langsung masuk program restrukturisasi,” pungkasnya.